pentingnya pendanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan. pentingnya pendanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan

Menurutnya, jika penyelenggara pemilu tidak memiliki hal-hal tersebut, maka pemilu tidak bisa berjalan dengan baik. Nomor Regulasi : 9/POJK. Kewenangan Camat Dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa . pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Pengawasan merupakan perimbangan dan pengawasan terhadap kekuasaan Presiden. , selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas. 3. menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya; b. Jarot berkesempatan untuk berbagi. pengawasan internal dan eksternal. Secara khusus Presiden Jokowi telah memerintahkan BPKP untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek listrik 35. Jusuf Kalla ingatkan pentingnya peran pengawasan dalam menjalankan sistem pemerintahanTahap Pendanaan dan Peranannya dalam Roda Bisnis Startup. Berdasarkan mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan perlu dilaksanakan secara partisipatif termasuk di tingkat desa. Hal tersebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pendanaan IKN yang ditargetkan rampung pekan depan. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. 2% [Online Hari Ini ] Last update time in Indonesia: PINTUHOKI88 : Situs Slot Server Luar Negeri No 1 Winrate Tertinggi 2023pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, agar PJK mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional. Simak lebih lanjut mengenai seperti apa partisipasi masyarakat dalam pembangunan! Masyarakat merupakan. Namun pada pengamatan awal bahwa pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan dalam pembangunan yang dibiayai oleh dana desa di desa Kayuuwi 1 relatif kurang terlihat dari hampir seluruh masyarakat tidak ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Baca. BAB VII. Ada tiga manfaat fungsi pengawasan dalam manajemen, yaitu: 1. Kebutuhan pendanaan Ibu Kota Negara baru. pdf. Bapak Dr. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan pengawasan micro-prudential lebih ditujukan untuk memantau tingkat kesehatan bank secara individual. d 25 Maret 2022 yang bertempat di Hotel Aston Bogor. Pengawasan adalah salah satu pilar dalam fungsi manajemen, disamping perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia atau SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik. Suasana deretan gedung bertingkat tingkat tinggi atau high rise di Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017). Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2015. Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan. Itulah yang dipaparkan oleh Jarot W. Bagi negara maju dan berkembang tentu terbeda permasalahan pembangunan ekonominya. Aspek yang menjadi sorotan ialah Perencanaan dan Manajemennya. Jadi dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat: Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memngetahui bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktiv dalam membantu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan bagaimana pelaksanaan fungsi kontrol masyarakat terhadap APBDes di tinjau dari UU No. Pemerintah menjamin setiap warga negara memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur di bidang transportasi serta komunikasi menjadi peranan penting untuk mengeluarkan Indonesia dari kondisi ekonomi yang stagnan. Peran Bank Indonesia, otoritas pengawasan, dan pemerintah harus ditetapkan secara jelas. A. . Rekening adalah rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara PJK dan Nasabah. Hal itu diutarakan dalam pemaparan disertasinya yang berjudul "Pengaruh Implementasi Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia" di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (30/4). “Sudah ada pagu yang untuk 2023, sudah disebut angkanya oleh Kementerian Keuangan,” ucap Sidik saat dihubungi. 18. I. Diseminasi dan pendampingan pembangunan c. Dalam UU 26/2007 RTRW harus mengacu pada RPJP, dan RTRW menjadi acuan dalam menyusun RPJP dan RPJM [2]. B. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang (UU) No. Pasal 11 (1) Pembinaan dan pengawasan RP3KP DIY dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi RP3KP. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 September 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75% Asean Indonesia 2023 “ASEAN Matters” bermakna Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Dilansir dari situs Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sifatnya sukarela. Skripsi . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dengan adanya pengawasan maka. Berdasarkan analisis, fungsi pengawasan DPR dalam sistem presidensial tidak melemahkan sistem presidensial. Kemudian anggarannya, menganggarkannya harus jelas, memastikan dengan baik," ujar Tjahjo dalam acara Konferensi Sustainable Development Goals (SDGs), di Hotel. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat meliputi memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada desa; memberikan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan. BPJS Kesehatan Umumkan 9 Tim Terbaik Dalam Ajang Healthkathon Tahun 2023 . Satu hal yang mendasar yang membedakan inovasi di sektor publik dengan inovasi di sektor swasta adalah. Grup Penanganan APU PPT (GPUT) berpartisipasi dalam Webinar yang diselenggarakan secara virtual oleh PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) pada tanggal 5 Maret 2021, dengan tema "Penguatan Peran Dewan Komisaris, Direksi dan Compliance Officer Anggota Bursa dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan. Peraturan Kepala Badan. 9. Fungsi Perencanaan, artinya perencanaan dan penyusunan kegiatan pada tahun yang bersangkutan memerlukan APBD untuk menjadi landasan dan acuan kegiatan. com – Setiap negara tentu dihadapkan dengan permasalahan pembangunan ekonomi. Auditor Internal Pemerintah RI untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional | Visi BPKP. I. Hal ini terkait kegiatan KPU di tingkat Kabupaten/Kota yang secara bertahap mulai melaksanakan persiapan. David N. membangun, pengawasan itu sangat penting, baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Efektivitas pengawasan atau kontrol dipengaruhi oleh sistem kontrol baku yang terukur pada unsur input, proses, output yang dicapai. Pada prinsipnya, kegiatan zakat dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi utama: pengumpulan dan pendistribusian. 2. 2. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Ayat (3)pembinaan, pemantauan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan yang dapat memberi output assurance dan output consultancy kepada Presiden dan kabinetnya sehingga keseluruhan Pemerintah dapat memastikan pencapaian Enam Sasaran Pokok Di samping infrastruktur, Indonesia juga membutuhkan pendanaan lain, baik yang bersifat rutin untuk penyelenggaraan negara maupun untuk kebutuhan peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti belanja sosial dan subsidi. pihak yang telah berkontribusi dalam menyumbangkan ide, gagasan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Penyelenggara dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil TPPU atau TPPT ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Sejumlah pihak menolak pendanaan IKN Baru masuk PEN 2022. Sehingga sangat di sayangkan apabila peran strategis ini tidak dilaksanakan secara. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tetang Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengedepankan inovasi dalam pembangunan. 2. Pemerintah daerah dalam bertugas menyelanggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. model bisnis penyelenggaraan Uang Elektronik (UE) semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat. Sementara pendanaan pembangunan sering ditawarkan melalui bank dan yayasan swasta, beberapa bisnis berspesialisasi dalam jenis pendanaan khusus ini. Layanan pengawasan ketenagakerjaan mempromosikan dan memastikan kepatuhan kepada perundang-undangan nasional, seperti dalam bidang Adapun PP No 17 tahun 2022 mengatur tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN). NSFR juga bertujuan untuk membatasi ketergantungan pada pendanaan korporasi jangka pendek, mendorong penilaian risiko likuiditas terkait pendanaan yang lebih baik untuk seluruh posisi neraca dan rekening administratif, dan mendorong pendanaan yang stabil. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga penting dalam menjamin keberlanjutan hasil-hasil. Macam-Macam Pengawasan Menurut Handayaningrat (1994: 144): Pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif, dan. Journal article // INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial. Akan tetapi, hal itu bisa dijembatani melalui pemahaman yang tepat dan penyelarasan implementasi penggunaan dengan peraturan keagamaan (syariah) yang ada, serta transparansi dan pengawasan yang baik. 6. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam. Pemerintah tengah menyusun draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pendanaan Ibu Kota Negara (IKN). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen denganUnformatted text preview: Diskusi. 2. August 2008. generasi masa depan, dengan mempertimbangkan pada arah pembangunan yang pencegahan dan adaptif perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana. Rancangan peraturan ini menjelaskan definisi, syarat, kewajiban, dan sanksi bagi penyelenggara LPBBTI, baik yang. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon dilarang: a. Rejogja - 01 October 2023, 17:07. Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) membeberkan 6 skema pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN) Nusantara. 000 MW. Dana desa ini merupakan beban publik, sehingga haruslah terdapat transparansi dan akuntabilitas publik. POJK 10 - 05 - 2022. Penambahan kewenangan ini tentunya perlu. pelaporan, regulasi, dan pengawasan; dan e. Indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi 3 (tiga) indikasi pendanaan, yaitu: APBN sebesar Rp90,4. 1. Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. pdf. tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi (. Kemandirian. 20/2003, ps 46 (1): Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Tanggal Berlaku : 4 Juli 2022. Pada APBN 2017, jumlah dana yang dialokasikan untuk kebutuhan infrastruktur tercatat Rp 194,3 triliun. Dokumen ini juga membandingkan RUU dengan UU yang berlaku dan. Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; 7. Dengan terwujudnya pengelolaan BMN dan BMD yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, manfaat yang akan didapatkan masyarakat akan lebih maksimal serta mendukung terselenggaranya pembangunan nasional yang terstruktur dan berkelanjutan. Hidup, dan tata kelola. OJK telah menerbitkan SEOJK Nomor 6/SEOJK. Pelaksanaan rutin/reguler terhadap APBD Kabupaten Kutai Barat dan dana. Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan dapat melimpahkan kepada Camat. 4. "Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. NRI. Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran (SP) sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi. (4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. Bentuk korporasi dibatasi pada organisasi pemerintah, badan. (2) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur pendanaan pembangunan IKN dapat berasal dari sejumlah sumber. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri secara virtual Konferensi. Itulah mengapa setiap penggunaan dana negara harus dilakukan pengawasan untuk menghindari kejadian tidak diinginkan. Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara disebut akan mengorbankan program penting masyarakat dalam APBN, memperburuk kerusakan lingkungan, namun pemerintah membantah tudingan tersebut. dalam konteks ekonomi dan sosial, dalam pembangunan industrial; dalam organisasi pekerja dan hubungan kerja; dalam pengharapan sosial dan politik, dalam teknologi dan dalam sifat bahaya pekerjaan. Pembangunan Desa Berbagai program pembangunan di Indonesia yang dilakukan. Namun di saat yang sama, masih ada peluang yang sangat besar untuk menggalang dana pensiun dalam jumlah yang besar. Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. pengembangan. Bukan rahasia umum jika tindak korupsi sudah ada sejak dulu dan tindakan ini merugikan rakyat dan juga negara. Dalam hal Dana Pensiun mengalami kekurangan solvabilitas dan Pendiri bermaksud mengubah Program Pensiun Manfaat Pasti menjadi Program Pensiun Iuran Pasti, kekurangan solvabilitas tersebut wajib dilunasi terlebih dahulu. dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Sebagai tindak lanjut dari upaya reformasi pengaturan SP, Bank Indonesia menerbitkan PBI tentang Sistem Pembayaran (SP) yang diharapkan dapat menata kembali struktur industri SP, serta. market. Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (GPUT) telah berpartisipasi menjadi Narasumber dalam Konsinyering Penguatan Pengawasan Program APU PPT bagi Pengawas Perbankan pada tanggal 24 s. Pembangunan juga dilakukan di Indonesia. KERANGKA PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2020-2024 Sesuai arahan Presiden dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, Pemerintah melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang mencakup Redesain Program, Redesain Kegiatan dan Redesain Output. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan. Dalam Pasal 3 Bab II tentang Sumber dan Skema Pendanaan disebutkan bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khusus IKN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara. Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu, Encep Sudarwan,. pendanaan dan efisiensi penyelenggaraan sistem sekolah itu sendiri”. pencegahan pendanaan terorisme dalam penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing; e. Mengetahui apakah kegiatan usaha berjalan sesuai rencana yang telah digariskan. Menurut Sofian Effendi terdapat tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni: pemerintah (the state), civil society (masyarakat. 13. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (RDKB OJK) pada tanggal 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial seperti permodalan. 10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 31, Pasal 50 ayat (3), Pasal 53. Pertama pengawasan meliputi kegiatan mengarahkan dan membimbing maupun menilik,mempertimbangkan, dan menilai. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Simak pasal-pasal penting dalam UU PPSK, antara lain rupiah digital, bullion, hingga pengawasan. RINGKASAN POJK 9 - 05 - 2022. Sebagai media perubahan. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -5- opini Dewan Pengawas Syariah dan disetujui oleh Ketua. Ketersediaan dukungan pendanaan dan transfer teknologi merupakan kunci sukses untuk mendukung. Pengertian Pendanaan, Manfaat Pendanaan dan Contoh Pendanaan. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan antarwilayah. bahwa untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan fungsinya, maka dipandang perluSubSektor : Lembaga Pembiayaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang. Pendahuluan. Lemahnya 1 Sumardjo, 2001, Menyikapi Fungsi Pengawasan dan Temuan, Jakarta, BP Panca Usaha, hal. Kompetensi pengawas SDPartisipasi adalah Hak. PPSDM menjadi fasilitator industri pertambangan dengan mengadakan diklat pemenuhan dan uji kompetensi pengawas operasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 mencapai kisaran 5,1 hingga 5,3 persen. “Yang pertama, pembangunan ibu kota baru Indonesia. Hyman (1993) Pembiayaan pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sesuai fungsi yang diembannya terkait penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, dimana dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi. Pada awal 2021, Indonesia menghadapi serangkaian bencana alam. untuk mempromosikan dan mewujudkan standar-standar dan prinsip-prinsip. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun. Berlaku : 1 Juli 2021. Pendanaan saat ini menjadi hal yang sangat umum dibutuhkan startup untuk akselerasi. Bentuk pengawasan pelaksanaan. Latar Belakang dan Tujuan. Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi apapun tujuannya, apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil,Pengelolaan keuangan negara wajib mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait agar terhindar dari penyimpangan. perburuhan dihormati dalam praktik dan dalam prinsip.